TANGERANG - realitanews.co.id | Kepala Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Suryadi, meluruskan pemberitaan yang beredar terkait keluhan warga atas belum tuntasnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018. Ia menegaskan bahwa program tersebut dilaksanakan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.
“Saya mulai menjabat tahun 2021, sementara program PTSL itu berlangsung tahun 2018. Jadi perlu saya tegaskan bahwa persoalan ini bukan di bawah pemerintahan saya,” ujar Suryadi saat ditemui awak media, Senin (26/5).
Suryadi menyayangkan munculnya tudingan seolah-olah pelayanan pemerintah desa saat ini tidak profesional dalam menangani urusan pertanahan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya justru tengah berupaya mencari jalan penyelesaian meskipun permasalahan itu merupakan peninggalan dari pemerintahan sebelumnya.
“Kami tidak menutup mata. Saya bahkan telah berinisiatif untuk mengundang satuan tugas (Satgas) yang dulu menangani program PTSL agar bisa hadir dalam musyawarah desa. Tujuannya agar semua terang benderang dan warga mendapatkan penjelasan langsung dari pihak yang berwenang saat itu,” tambahnya.
Namun, menurut Suryadi, jadwal musyawarah yang direncanakan harus ditunda karena Satgas bersangkutan berhalangan hadir lantaran ada acara keluarga. Meski begitu, ia memastikan bahwa musyawarah akan dijadwalkan ulang, dan awak media akan diundang sebagai bentuk transparansi.
“Kalau sudah ditentukan jadwalnya, awak media akan kami undang agar prosesnya terbuka. Harapannya, persoalan ini segera tuntas dan masyarakat mendapat kepastian,” tegasnya.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Aris, Sekretaris Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Tangerang, sebagai bentuk tanggung jawab moral dari Kepala Desa Kedung Dalem, meskipun permasalahan tersebut bukan terjadi pada masa kepemimpinannya. Upaya untuk terus mencari solusi melalui jalur musyawarah dinilai sebagai langkah positif yang patut didukung.
Suryadi pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas asal-usulnya dan berharap seluruh pihak dapat menunggu proses klarifikasi serta penyelesaian yang akan difasilitasi secara terbuka.
(Red)
