 |
| Foto : Muhamad Rizaldi, Ketua Civilian Perspective Initiative |
Kamis, 26 Juni 2025.
Serang, 25 Juni 2025 – Polemik penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten kembali memanas setelah beredarnya informasi simpang siur yang menyesatkan publik. Ketua Civilian Perspective Initiative, Muhamad Rizaldi, mengecam keras Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Banten yang diduga menyebarkan kabar bohong atau hoaks kepada media terkait penetapan nama pejabat definitif.
"Ini institusi negara, bukan organisasi abal-abal. Sangat disayangkan jika Ketua Pansel dengan enteng menyampaikan informasi yang belum resmi. Tindakan ini bukan hanya tidak profesional, tapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proses birokrasi yang semestinya akuntabel dan objektif," tegas Rizaldi dalam keterangannya, Selasa (25/6/2025).
Rizaldi juga menyesalkan upaya pihak tertentu yang menyeret-nyeret nama Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam narasi seputar penetapan Sekda Banten.
"Membawa-bawa nama Pak Prabowo untuk mengesankan seolah ada restu politik atas penetapan Sekda adalah bentuk kebohongan publik yang sangat serius. Ini manipulatif, tidak bermoral, dan merusak nama baik Presiden terpilih. Kebohongan semacam ini tidak boleh dibiarkan," ujar Rizaldi.
Sebagaimana diketahui, dua pemberitaan berbeda muncul ke hadapan publik. Di satu sisi, sebuah media menyebut Deden Apriandhi telah resmi ditetapkan sebagai Sekda Banten. Namun Gubernur Banten, Andra Soni, secara tegas membantah informasi tersebut dan menyatakan bahwa belum ada keputusan final yang diambil.
Menurut Rizaldi, tindakan penyebaran informasi palsu oleh pejabat publik dalam proses seleksi jabatan strategis seperti Sekda tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai hal tersebut mencerminkan ketidaknetralan dari unsur pansel maupun sekretariat pansel.
"Gubernur Banten harus menunjukkan ketegasan dan integritas moral. Jika ingin membangun birokrasi yang bersih, maka pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu, terutama yang mengaitkannya dengan figur nasional untuk membenarkan manuver mereka, harus diberi sanksi tegas," tegas Rizaldi.
Lebih lanjut, Rizaldi menyatakan bahwa Civilian Perspective Initiative akan terus mengawal proses ini agar tidak tercemar kepentingan politik dan permainan elite birokrasi yang tidak bertanggung jawab.
"Transparansi dan integritas adalah fondasi utama dalam seleksi jabatan tinggi pratama. Jika ini dikorbankan demi akal-akalan segelintir orang, maka masyarakat berhak melawan. Kami siap menyampaikan laporan ke lembaga pengawas negara jika pelanggaran terus dibiarkan," pungkasnya.
(Red)
