Jum'at, 16 Januari 2026.
KABUPATEN TANGERANG - Ditengah kondisi alam dan iklim saat ini, tiba - tiba, Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana akan mencanangkan program penanaman sejuta pohon sebagai upaya mengurangi risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Bahkan Program tersebut diklaim sebagai langkah pemulihan lingkungan dan peningkatan daya serap air di kawasan hulu. (16/01/2026)
Namun, rencana tersebut mendapat catatan kritis dari Aktivis dan Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Banten yang menilai langkah penanaman pohon tersebut merupakan sebuah langkah kepanikan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Memang hal itu cukup positif, tetapi tidak boleh dilakukan secara serampangan dan simbolik.
“Penanaman itu baik, tapi harus dilihat ekosistem aslinya. Harus merujuk pada tanaman endemik yang sudah di " Gambar Alam" sebelumnya, bukan sekadar tanam pohon lalu selesai,” ujar Ahmad Suhud.
Menurutnya, penanaman sejuta pohon hanya akan menjadi solusi tambal sulam jika tidak dibarengi dengan penghentian aktivitas ekstraktif yang telah merusak lingkungan. Dirinya, menegaskan, selama eksploitasi lingkungan dan pembangunan yang tanpa perencanaan dan kajian matang, maka banjir akan terus berulang terjadi di berbagai Wilayah di Kabupaten Tangerang.
“Penanaman ini ibarat obat. Tapi selama aktivitas ekstraktivisme masih jalan, banjir akan tetap ada karena akar masalahnya tidak disentuh,” tegasnya.
Ahmad Suhud, juga menyoroti belum adanya kesimpulan komprehensif terkait penyebab banjir di berbagai Wilayah di Kabupaten Tangerang yang dikaji secara multidisipliner.
"Saya menilai Pemerintah belum berani secara terbuka menyampaikan hasil kajian ilmiah yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.
“Lihat sendiri, Sampai hari ini saja, kita belum berani menyimpulkan penyebab banjir berdasarkan kajian multidisiplin ilmu pengetahuan. Karena itu, Pemerintah harus transparan dalam perencanaan tata ruang yang berbasis akademik dan pengetahuan lokal,” katanya.
Oleh karena itu, Saya mendorong agar kebijakan penanganan banjir tidak berhenti pada program populis, tetapi menyentuh pembenahan tata ruang, perlindungan kawasan resapan, serta evaluasi serius terhadap aktivitas industri dan pembangunan yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan di Kabupaten Tangerang," pungkasnya.
(Red/Yanto)
