 |
| Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Banten |
Rabu, 7 Januari 2026.
KABUPATEN TANGERANG - Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Banten, meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak anti terhadap kritik yang disampaikan Netizen.
Khususnya dalam menanggapi issue yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Kesehatan, Perizinan dan Administrasi kependudukan. (07/01/2026)
Ahmad Suhud memberikan contoh, pelayanan Kesehatan dan Adminduk seperti KTP telah dilimpahkan ke tiap Kecamatan, namun menurut sejumlah masyarakat masih ada yang merasa tak puas. Disini jelas menegaskan jika pelayan publik tetap harus memberikan pemahaman yang benar kepada khalayak.
"Jika memang ada masukan atau kritik, jelaskan dengan baik dan responsif. Itu bagian dari upaya memperbaiki pelayanan," kata Suhud
Sebagai seorang ASN yang profesional dan berintegritas harus tetap menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang - undangan serta norma yang berlaku juga sabar dalam menerima kritikan. Karena di era keterbukaan sekarang ini apapun yang dikerjakan Pemerintah tetap akan mengundang kritikan," jelasnya
Hal ini yang harusnya menjadi point penting, “Pemerintah jangan anti kritik aja, Maksudnya adalah kita harus selalu menerima masukan dan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika diberikan kepercayaan sebagai pelayan masyarakat, maka harus memiliki sifat tegar dan siap menerima kritikian. Sehingga bisa menjelaskan ke publik terkait kebijakan Pemerintah dengan cara yang santun, transparan juga terbuka,” ungkap Ahmad Suhud
Tetapi tentu saja kritikan yang dimaksud adalah yang benar - benar bisa membangun untuk hal - hal yang lebih baik. Karena jika sudah terjerumus ke hal - hal yang berbau fitnah atau membullying dengan melibatkan hal pribadi, tentu konteksnya jadi lain,"terangnya
Untuk itu saya juga berharap, masyarakat atau pihak lainnya yang ingin menyampaikan kritikan dengan sopan, jangan dengan kata - kata kasar, atau membully.
“Lihat fenomena saat ini, sekelas Presiden saja tak luput dari bully, apalagi cuma Bupati atau Kepala Dinas. Tapi ini harus di hadapi dengan kesabaran. Bekerja dengan giat, tekun, ikhlas.
"Ini sudah resiko pejabat pemerintahan, Asal hal tersebut disampaikan dengan cara yang pantas tentu akan mereka pertimbangkan. Karena, jika sudah kelewatan kita juga harus ingat setiap warga Negara semuanya di lindungi hukum,” tegasnya
"Mereka itu sudah disumpah untuk mengutamakan kepentingan umum, salah satunya pelayanan kepada masyarakat. Amanah itu berat lho ?, tetapi itulah kewajibannya mereka sebagai Abdi Negara," ungkapnya.
Terakhir Ahmad Suhud juga meminta kepada Organisasisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tangerang untuk terus menjalin komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Karena organisasi Pemda ini organisasi resmi pelayanan publik. Tidak boleh berjalan sendiri - sendiri. Semua terkoordinasi dan dilaporkan sesuai jenjang masing - masing,"pungkasnya
(Red/Yanto)
