 |
| Rapat Koordinasi Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) |
Rabu, 24 September 2025.
Bogor – Polri, melalui Auditor Sispamobvitnas Madya Tk. II, Kombes Pol. Choiron El Atiq, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Hotel Salak The Heritage, Kota Bogor.
Rapat yang diselenggarakan pada Rabu, 24 September 2025, ini bertujuan untuk menyinergikan berbagai instansi terkait dalam meningkatkan manajemen dan pengamanan di wilayah perbatasan.
Dalam rapat tersebut, Kombes Pol. Choiron El Atiq memaparkan tentang implementasi sistem manajemen pengamanan pada pos lintas batas negara.
Materi ini menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina, untuk menciptakan sistem pengamanan yang terpadu dan efektif. Peningkatan pengamanan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus barang dan orang, sekaligus mencegah aktivitas ilegal.
Rapat yang dipimpin oleh Deputi I BNPP, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari instansi penting, antara lain Sestama BGN, Brigjen TNI (Purn) Sarwono, B.Sc., S.I.P., P.S.C., Direktur Kepelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Ketua Umum Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional SDM Aparatur, Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu.
Hadir juga Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Ditjen Imigrasi, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes, dan Direktur Standar Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia.
Selain paparan dari Polri, rapat ini juga membahas beberapa topik penting lainnya, termasuk manajemen lintas batas negara, implementasi program makan bergizi gratis, pengembangan pusat talenta di wilayah perbatasan, serta kepelabuhan di PLBN Serasan dan Sebatik.
Rapat koordinasi ini berjalan dengan lancar, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan negara secara komprehensif.
Partisipasi Polri dalam acara ini menunjukkan peran aktif Korps Sabhara Baharkam Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di area vital seperti PLBN.
(Red)
