 |
| Ahmad Suhud, Direktur eksekutif Lembaga BP2A2N |
Senin, 17 November 2025.
KABUPATEN TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang baru saja menerima kucuran dana segar. Pemerintah pusat memberikan insentif fiskal senilai Rp.7,2 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baik dalam program percepatan penurunan stunting.
Penghargaan ini menjadi angin segar, namun sekaligus pengingat bahwa perjuangan belum usai dan menjadikan sebuah momen membanggakan, tetapi juga memicu refleksi cukup mendalam.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, secara langsung menyerahkan penghargaan ini kepada Bupati Tangerang, Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta
Di tengah euforia penghargaan, Direktur eksekutif Lembaga BP2A2N, Ahmad Suhud, mengingatkan agar semua pihak tidak terlena. Karena menurutnya, Tantangan di lapangan masih nyata dan membutuhkan perhatian yang lebih serius.
Menurut Ahmad Suhud, “Insentif ini bukan sekadar bonus, tetapi tanggung jawab, pengalokasiannya, transparan dan berdampak langsung bagi penurunan stunting di Kabupaten Tangerang,” jelasnya (17/11/2025)
"Dana insentif ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk intervensi gizi yang lebih spesifik, peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai, dan program edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar bonus, ini adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik - baiknya.
Suhud juga menyebutkan tentang pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran. Saya tak ingin mendengar dana tersebut hanya dialokasikan untuk agenda umum yang tidak menyentuh akar permasalahan stunting. Baginya, setiap rupiah harus berdampak langsung pada perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat," tegasnya
“Kami masyarakat sangat mengapresiasi penghargaan ini. Namun, Pemerintah Kabupaten Tangerang harus tetap Realistis, karena di beberapa Kecamatan, kasus stunting masih ditemukan. Penghargaan jangan sampai membuat Pemerintah berpuas diri,” ujarnya.
"Kami menyoroti perlunya pendekatan langsung ke keluarga miskin, kelompok yang paling rentan terhadap masalah stunting. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk menyusun program yang benar - benar berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan pola konsumsi keluarga
Misalnya, seperti bantuan pangan bergizi, pemberdayaan ekonomi, intervensi gizi yang lebih spesifik, dan subsidi transportasi untuk mempermudah akses ke puskesmas di wilayah, karena penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, mulai dari Pemerintah Daerah, Legislatif, hingga masyarakat.
Yang terpenting upaya percepatan penurunan stunting harus terkoordinasi dengan baik agar hasilnya nyata dan berkelanjutan, "ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran Rp.7,2 miliar tersebut difokuskan pada sektor kesehatan dan infrastruktur pendukung penanganan stunting, termasuk pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai, program bedah rumah untuk keluarga kurang mampu, pelayanan air bersih yang terjangkau, dan jambanisasi yang sehat.
Terakhir Ahmad Suhud berharap insentif ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Tangerang. Dengan tetap melakukan pengawasan dan perencanaan yang matang, anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama anak - anak di wilayah rentan," pungkasnya
(Red/Yanto)
