 |
| mobil siaga untuk setiap desa di wilayah Kabupaten Tangerang |
Selasa, 18 November 2025.
KABUPATEN TANGERANG - Aktivis senior di Kabupaten Tangerang H. Alamsyah MK, menyoroti soal rencana pengadaan mobil siaga untuk setiap desa di wilayah Kabupaten Tangerang 19/11/2025)
Hal tersebut disampaikan H. Alamsyah MK, usai mengikuti acara seremonial monitoring dan evaluasi Jaksa Garda Desa yang digelar di wilayah Bogor Jawa Barat beberapa waktu lalu, kini muncul Program mobil siaga.
Dirinya mempertanyakan urgensi dari pengadaan mobil siaga yang senilai Rp.277 juta rupiah per Unit, lalu apakah itu benar - benar sebuah keharusan dan kebutuhan warga atau hanya sekedar bisnis pesanan,"jelasnya.
Bayangkan, padahal kemarin usai acara seremonial monitoring dan evaluasi Jaksa Garda Desa yang menyedot anggaran miliaran Rupiah dengan dalih KEBERSAMAAN, kini muncul lagi kebijakan baru berupa pengadaan mobil siaga Desa, apakah ini kebutuhan warga atau bisnis pesanan,” tanya H.Alamsyah MK.
Publik pasti akan mempertanyakan, apakah pengadaan mobil tersebut benar - benar suatu kebutuhan mendesak warga, atau justru memang pesanan pihak perusahaan selaku pemasok kendaraan,"ungkapnya
“Bahkan saat ini dari informasi yang saya dapatkan, para Kades sedang ramai - ramai pesan ke salah satu penyedia kendaraan tersebut di Wilayah karawaci,” ujarnya.
“Anggaran DD sebesar Rp.277 juta dialokasikan untuk membeli satu unit mobil. Urgensinya apa ?. Banyak Desa yang sebelumnya sudah punya kendaraan operasional, bahkan tidak sedikit yang akhirnya bermasalah dan berujung persoalan hukum di pengadilan Tipikor,” ujar Alamsyah.
Saya menilai dan menduga keputusan tersebut sangat janggal, apalagi program pengadaan kendaraan desa pernah menjadi sorotan karena potensi Mark-Up serta penyalahgunaan hingga menyeret sejumlah Kades di Kecamatan Pakuhaji dan juga Anggota DPRD Kabupaten Tangerang
“Lalu kini tiba - tiba muncul lagi kebijakan pembelian mobil siaga dengan nilai Ratusan juta. Untuk siapa sebenarnya mobil siaga ini,” tegasnya.
"Coba bayangkan anggaran Rp. 277 juta dikalikan 264 Desa se-Kabupaten Tangerang, berapa puluh Milyar itu, ? Sedangkan Anggaran infrastruktur lebih mendesak, tapi terpinggirkan. Jika dana sebesar 277 juta rupiah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, hasilnya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat," jelas Alamsyah
"Saya khawatir ini hanya pola baru untuk menghabiskan anggaran. Desa harus menjelaskan secara terbuka, siapa yang mengusulkan, bagaimana analisis kebutuhan, dan apa manfaatnya untuk warga,” tegasnya.
Sedangkan diketahui bersama jika alokasi anggaran Dana Desa harus digunakan untuk kepentingan publik secara nyata..“Jangan sampai program yang tidak menjadi skala prioritas terkesan dipaksakan, sementara kebutuhan warga malah terabaikan” tegas Alamsyah.
Dirinya meminta Pemerintah Desa lebih transparan dan membuka seluruh dokumen perencanaan, termasuk proses pemilihan penyedia mobil, karena pengadaan mobil siaga dinilai kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Lalu bagaimana nasib sejumlah saluran air di banyak Desa yang kini sudah tidak nampak, bahkan sebagian telah mengecil, serta tersumbat, hingga setiap musim hujan, air tidak punya jalur mengalir. Belum lagi kondisi jalan lingkungan yang butuh perbaikan. Ini kebutuhan dasar warga, yang seharusnya menjadi skala prioritas,” ucapnya.
“Lihat sendiri di banyak desa, drainase rusak, akses jalan buruk, fasilitas dasar masih minim. Tapi anggaran Ratusan juta justru terfokus ke pengadaan mobil. Terus Siaga untuk siapa,” tutur H.Alamsyah.
Menyikapi fenomena dan hal tersebut, sebagai Aktivis Kabupaten Tangerang, Saya akan segera membentuk Tim untuk membuat kajian awal di beberapa Kecamatan terkait infrastruktur di desa yang belum tersentuh atau belum di lanjutkan oleh pemerintah Desa.
“Kita akan segera mulai dari Kecamatan Jayanti tempat kantor pusat Geram Grup, lalu nanti Kecamatan Balaraja, Cisoka, Solear, Kresek Gunung Kaler, Mekar Baru dan Kronjo,” tandasnya.
(Red/Yanto)
