 |
| Surat Pemberitahuan aksi damai di Istana Negara dan Monumen Nasional |
Selasa, 2 Desember 2025.
KABUPATEN TANGERANG - Sekitar 50 ribu Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bakal menggelar aksi damai di Istana Negara dan Monumen Nasional.
Aksi damai yang bertujuan untuk menggugah hati Nurani Presiden Prabowo Subianto itu bakal digelar pada 8 Desember 2025 mendatang. Selain Kades, aksi tersebut dikabarkan bakal diikuti oleh para Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, ,Kepala Dusun, RT, RW, Petugas Posyandu, PKK, Lembaga Desa.
Dalam surat ajakan aksi yang kini viral di berbagai sosial media serta ditandatangani oleh ketua DPP APDESI Surtawijaya itu, ada 3 poin utama tuntutan, yakni :
1. Meminta Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 karena merugikan desa di seluruh Indonesia dengan tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II (Non Earmark).
2. Meminta Bapak Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih, dan meninjau peraturan lainnya yang menjadikan Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih dengan sistem pemotongan langsung.
3. Meminta Presiden RI mencabut peraturan dan/atau tidak menerbitkan aturan melalui Permendes dan peraturan lainnya yang mencabut kewenangan pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan melalui Musyawarah Desa.
Dalam surat tersebut, Surtawijaya mengatakan, AKSI DAMAI yang dilakukan tidak dimaksudkan menentang kebijakan Pemerintah, tetapi Desa ingin menyampaikan suara hati dan harapan Desa-Desa di seluruh Indonesia terhadap masalah saat ini dan masalah yang akan datang yang akan dihadapi oleh pemerintahan desa dalam pelayanan dan pembangunan desa, serta masyarakat desa yang akan merasakan pelayanan dan pembangunan semakin menurun dan tidak maksimal.
“MENGGUGAH HATI BAPAK PRESIDEN akan menjadi jembatan Desa-Desa se Indonesia agar bisa terus membersamai Bapak Presiden dalam pembangunan Desa untuk masa yang akan datang,” ungkap ketua DPP APDESI Surtawijaya dalam surat ajakan aksi, dikutip (02/12/2025).
Lebih lanjut Surtawijaya dalam surat itu mengatakan, AKSI DESA INDONESIA 2025 tidaklah dimaksudkan untuk menolak program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bahkan, Desa di seluruh Indonesia sangat mendukung dan ingin mengawal suksesnya program dan Implementasi Asta Cita ke-6 pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Kata Surta, Desa-Desa di Indonesia berharap bahwa anggaran dana desa yang menjadi penopang utama pelayanan dan pembangunan desa tidaklah dikurangi atau dipotong, sebab pemerintahan dan masyarakat desa sangat tergantung pada dana desa setiap tahun.
“Jika pelayanan pada masyarakat tidak berjalan maksimal dan bilamana jalan desa, jembatan, irigasi desa, air bersih, perbaikan pembangunan layanan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat desa umumnya berkurang atau tidak terbangun, maka kami tidak ingin ada diksi bahwa di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan desa jadi berkurang dan tentu masyarakat akan merasakan kekecewaan,” jelasnya.
Desa di Indonesia sangatlah paham bahwa Presiden Prabowo Subianto sungguh mencintai dan ingin melihat desa lebih maju, mandiri, kemiskinan minim dan lapangan kerja di desa tumbuh.
Desa-desa di indonesia percaya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan Desa. Perjalanan sejarah pun membuktikan di tahun 2013, setahun sebelum UU Desa disahkan, Ketua Partai Pertama yang menandatangani persetujuan Dana Desa Rp.1 Milyar per-1 Desa adalah Prabowo Subianto.
Tentu, desa tidak ingin merana atau terbersik kekecewaan mengapa saat Bapak Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, Dana Desa kemudian harus dipotong untuk menjadi jaminan Koperasi Desa Merah Putih.
Ada harapan besar dari Desa-Desa di Indonesia agar Afirmasi Desa jauh lebih tumbuh di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Afirmasi bukan hanya program strategis untuk desa seperti Koperasi Desa Merah Putih. Lebih dari itu, Desa berharap ada tambahan dana dan program untuk membangun desa desa di Indonesia.
Sementara itu, Ketua DPC APDESI Kabupaten Tangerang H. Maskota HJS, membenarkan rencana tersebut, para kepala desa di seluruh Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa damai.
“Iya benar, para Kades bakal demo nanti di istana,” ungkap ketua DPC APDESI Kabupaten Tangerang Maskota.
(Red/Yanto)
