 |
| H Retno Juarno SH |
Minggu, 21 Desember 2025.
KABUPATEN TANGERANG – Akhir akhir ini warga di Kabupaten Tangerang dibuat terperangah akibat munculnya data jumlah angka kemiskinan ekstrem. Dimana angka yang mengukur kondisi di bawah garis hidup minimum itu dikategorikan cukup tinggi se-Provinsi Banten.
Indikator yang memunculkan angka kemiskinan ekstrem di kota seribu industri dan sejuta jasa tersebut pun dipertanyakan oleh 2 aktivis kawakan Kabupaten Tangerang.
“Warga Kabupaten Tangerang dibuat bingung dengan acuan dan dasar perhitungan persentase penduduk miskin ekstrem yang kerap disampaikan ke publik tanpa penjelasan data yang transparan,” ungkap aktivis senior, H Retno Juarno SH (21/12/2025).
Kendati demikian, Dirinya mengajak semua pihak untuk tetap bijak dalam menilai agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif.
Sementara itu H. Alamsyah MK, mendesak pihak - pihak yang melakukan pendataan angka kemiskinan ekstrem tersebut harus menjelaskan dan membuka data secara kongkrit, termasuk metodologi, indikator, serta faktor - faktor yang dijadikan sebuah kajian tersebut,"tegasnya
"Ingat, publik tidak cukup hanya disuguhkan dengan angka persentase tanpa adanya penjelasan secara rinci.
Jangan hanya " Ngomong" persentase kemiskinan ekstrem. Sedangkan Data dasarnya apa, indikatornya juga apa, lalu wilayah mana saja, itu semua harus dibuka ke publik, karena masyarakat sekarang sudah cerdas,” ujar H. Alamsyah.
"Saya juga mempertanyakan soal pernyataan yang telah beredar di sejumlah media online, dimana, komentar terkait kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang justru disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten.
Ini terkesan lucu dan janggal, mengingat selama ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi jarang turun langsung melakukan pendataan di tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Tangerang,"ucapnya
“Kalau kita mau jujur melihat kondisi dilapangan, sejak kapan OPD Provinsi Banten secara intens turun langsung mendata kemiskinan di Kabupaten Tangerang ?, ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.
H. Alamsyah juga mengatakan, bagaimana mungkin pihak yang jarang turun ke lapangan dapat memastikan secara akurat jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Tangerang.
Sedangkan kita ketahui bersama, saat ini pesatnya pembangunan di Kabupaten Tangerang yang terus menjamur dari tahun ke tahun. Jelas kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi bahwa penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh kemiskinan ekstrem,"tuturnya
“Kalau memang angka kemiskinan ekstrem tinggi, pertanyaannya cukup sederhana, bagaimana mungkin perumahan terus tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang ?, ini logika yang harus dijawab dengan data, bukan asumsi,” terangnya
Selain itu, H. Alamsyah justru menyebut, fakta di lapangan bahwa banyaknya kerusakan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Tangerang seharusnya itu menjadi kewenangan pihak Pemerintah Provinsi Banten, bukan ini terkesan "Cuci Tangan".
Salah satunya, adalah ruas jalan Maja - Cisoka - Tigaraksa yang mengalami kerusakan cukup parah selama bertahun - tahun dan baru diperbaiki setelah viral di media sosial akibat banyaknya korban kecelakaan. "Apakah Pemerintah Provinsi Banten menunggu Viral dulu dan banyak jatuh korban baru akan ada respon perbaikan," ungkapnya
“Kerusakan jalan Provinsi itu nyata dan ekstrem, baru diperbaiki setelah ramai dan viral. Begitu juga dengan ruas - ruas jalan lain yang rusak parah, mayoritas itu kewenangan Provinsi, termasuk pengelolaan irigasi yang OPD nya juga dipegang Provinsi,” pungkasnya
(Red/Yanto)
