 |
| Mohammad Jembar, Aktivis Kabupaten Tangerang |
Kamis, 1 Januari 2026.
KABUPATEN TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang menutup tahun 2025 dengan sejumlah capaian Administratif yang mengesankan. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 meningkat, layanan publik digitalisasi, dan penghargaan terus mengalir berdatangan.
Namun di balik catatan fiskal tersebut, Aktivis Kabupaten Tangerang, Mohammad Jembar, menilai kondisi sosial, lingkungan, dan tata kelola justru menunjukkan persoalan serius yang belum terselesaikan.
Sebab kata M. Jembar, Dinas Sosial Provinsi Banten masih menempatkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Banten.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penerimaan daerah belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan dasar masyarakat. Kenaikan PAD tidak otomatis dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan.” ujarnya (01/01/2026)
Selain itu kata M. Jembar, persoalan tata kelola pemerintahan juga mendapat sorotan. Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam zona merah rawan korupsi.
Penilaian ini jelas menunjukkan lemahnya sistem pencegahan, pengawasan internal, serta rendahnya persepsi integritas birokrasi. Sejumlah kasus hukum yang melibatkan Aparat Desa dan aktor lokal sepanjang tahun menguatkan berbagai temuan tersebut," tegasnya
Jembar, juga menilai kondisi tersebut sebagai dampak dari arah pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka dan citra, bukan pada pemenuhan hak dasar rakyatnya.
“Pemerintah rajin mencatat prestasi, tetapi abai pada kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan integritas. PAD naik, tapi rakyat miskin tetap banyak. Penghargaan datang, tapi anak putus sekolah terus bertambah,”cetusnya
Menurutnya, refleksi akhir tahun 2025 seharusnya menjadi momentum koreksi kebijakan,"ucap Jembar.
“Sebab, pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan birokrasi dan statistik. Karena harus berpihak pada rakyat kecil, lingkungan bersih, dan pemerintahan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Mohammad Jembar, menambahkan, tanpa adanya perubahan orientasi pembangunan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik, Kabupaten Tangerang tetap berisiko mengulang pola lama.
“Pertumbuhan ekonomi berjalan, tetapi ketimpangan sosial tetap dipelihara.” pungkasnya
(Red/Yanto)
