Realitanews.co.id |™CILEGON – Konsolidasi internal DPC PDIP Kota Cilegon masuk tahap akhir. Partai banteng menggelar Musyawarah Ranting dan Anak Ranting, lalu dilanjut Pelantikan serta Pengesahan pengurus PAC se-Kota Cilegon, Senin 16/06/2026.
Ketua DPC PDIP Kota Cilegon Reno Yanuar bilang struktur sampai RW sudah solid. "Alhamdulillah, konsolidasi dari anak ranting sampai RW berjalan lancar. Ini perintah langsung dari DPP dan DPD. Jadi bukan acara formalitas saja," kata Reno di sela kegiatan.
Usai dilantik, kata Reno, kader tidak boleh diam di kantor. "Tugas kita sekarang turun ke bawah. Lihat langsung apa yang warga Cilegon butuhkan. Yang paling mendesak itu lapangan kerja, layanan kesehatan, dan akses pendidikan," tegasnya.
Ia menyinggung program ekonomi rakyat yang sudah berjalan. "Satu tahun ini kita jalanin UMKM modal tanpa bunga di 8 kecamatan. Responsnya bagus, warga terbantu. Kita juga buka struktur sampai RT/RW. Karena PDI Perjuangan itu rumahnya wong cilik. Kader wajib dekat, wajib hadir paling depan," pungkas Reno.
Sekretaris DPC PDIP Kota Cilegon Amin Napitupulu menempatkan diri sebagai eksekutor. "Saya dan bendahara tugasnya mengeksekusi apa pun perintah ketua. Itu tanggung jawab kami," ujarnya.
Menurut Amin, pelantikan PAC ini juga bagian dari menyiapkan kader untuk kontestasi politik. "Pelan-pelan ini cetak kader yang siap jadi caleg. Harapannya semua bergerak tulus membesarkan PDIP," katanya.
Amin mengingatkan, semua langkah harus on the track AD/ART. "Kita bergerak, tapi tetap di koridor anggaran rumah tangga partai. Tidak boleh melenceng dari garis perjuangan," tegasnya.
Untuk merapatkan barisan, PDIP membuka kanal dialog hingga basis. "Kita sediakan ruang konsultasi sampai tingkat RT/RW. Ada sekitar 1000 titik yang bisa dipakai warga untuk diskusi dan menyampaikan aspirasi," jelas Amin.
Anggota DPRD Kota Cilegon Dapil 1 dari Fraksi PDIP, Jansen Hilarius, menyorot aduan warga soal pendidikan. "Keluhan paling banyak masuk di sektor pendidikan. Ini akan kami jadikan bahan evaluasi ke depan," kata Jansen.
Ia berjanji membuka meja komunikasi dengan dinas dan masyarakat. "Kami panggil pihak terkait. Kita duduk bareng, cari jalan keluar yang paling masuk akal," jelasnya.
Jansen menekankan pentingnya validasi data. "Bantuan pendidikan harus sinkron. Contoh, ada anak Polri sudah dapat PIP, tapi anak SD yang berhak justru belum. Kita cek satu-satu dulu," ujarnya.
Kalau data sudah beres, kata Jansen, baru masuk tahap solusi. "Tujuannya satu: jangan ada yang terlewat. Kami pastikan bantuan pendidikan benar-benar sampai ke yang berhak di Kota Cilegon," pungkasnya. (Yayu)
