Realitanews.co.id | Jakarta, 7 Oktober 2026 —
Generasi Merdeka melalui Ketua Umum Alya Cahya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyikapi secara objektif, cerdas dan berdasarkan sumber resmi setiap informasi yang beredar di ruang publik, khususnya menyangkut kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai informasi dan perdebatan di media sosial mengenai riwayat pendidikan Gibran.
Generasi Merdeka menilai bahwa masyarakat perlu membedakan antara opini, tuduhan, informasi media sosial, dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi yang bersangkutan.
MDIS Telah Mengeluarkan Pernyataan Resmi
Dalam pernyataan pers bertanggal 1 Oktober 2025, Management Development Institute of Singapore (MDIS) secara resmi menyebut bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan mahasiswa penuh waktu MDIS pada periode 2007–2010.
MDIS menyatakan bahwa selama periode tersebut Gibran menyelesaikan Advanced Diploma, kemudian memperoleh Bachelor of Science (Honours) in Marketing yang diberikan oleh University of Bradford, Inggris, yang pada saat itu merupakan mitra universitas MDIS.
Pernyataan tersebut penting untuk diketahui masyarakat agar diskursus mengenai pendidikan seseorang tidak dibangun hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.
“Kami mengajak masyarakat untuk membaca dokumen secara utuh, melihat sumbernya, memeriksa konteksnya dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” ujar Alya Cahya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Generasi Merdeka.
Jangan Jadikan Perbedaan Politik sebagai Alasan Mengabaikan Fakta
Generasi Merdeka menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus tetap dibangun berdasarkan fakta, bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi.
Generasi Merdeka Dukung Pemerintahan yang Sah
Generasi Merdeka menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan mandat pemerintahan dan melanjutkan kepemimpinan nasional sampai dengan 2029, sesuai masa jabatan konstitusional, sepanjang dijalankan berdasarkan UUD 1945, hukum, demokrasi dan kepentingan rakyat.
Dukungan tersebut, menurut Alya Cahya, bukan berarti masyarakat harus berhenti melakukan pengawasan.
> “Mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan segala sesuatu tanpa kritik. Justru dukungan yang sehat adalah dukungan yang disertai pengawasan, kritik yang konstruktif, serta kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum.”
Pesan Generasi Merdeka kepada Masyarakat
Generasi Merdeka mengimbau masyarakat:
1. Jangan langsung percaya informasi yang viral di media sosial.
2. Periksa sumber asli sebuah dokumen.
3. Bedakan fakta, opini dan propaganda politik.
4. Jangan menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Gunakan jalur hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
6. Hormati proses demokrasi dan lembaga negara.
7. Tetap kritis terhadap pemerintah tanpa menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.
Dalam konteks dokumen yang beredar, sumber resmi MDIS memang memuat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2025 mengenai riwayat pendidikan Gibran sebagaimana tercantum dalam foto yang diberikan. Pernyataan tersebut juga tercantum pada kanal resmi MDIS.
Generasi Merdeka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Kritik boleh. Perbedaan pendapat adalah hak. Pengawasan adalah kewajiban masyarakat. Namun, semuanya harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti dan hukum.
Generasi Merdeka akan terus memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan mandat rakyat sampai 2029, sekaligus mendorong pemerintahan agar terus meningkatkan kinerja, transparansi, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat dan persatuan nasional.
Alya Cahya
Ketua Umum Generasi Merdeka
“Berbeda pilihan bukan berarti bermusuhan. Mengkritik bukan berarti menjatuhkan. Mendukung pemerintah adalah bagian dari demokrasi, selama tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan rakyat.”.(red/Agi).
