Oleh: Dea Sri Novita
NIM: 251092100003
Mahasiswa Universitas Pamulang Serang
Mata Kuliah Teori Sosial Indonesia
BANTEN, REALITANEWS.CO.ID – Setiap akhir tahun, masyarakat kembali mendengar kabar mengenai kenaikan upah minimum. Untuk tahun 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten ditetapkan naik sebesar 6,74 persen menjadi Rp3.100.881. Sementara itu, inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen.
Jika dilihat secara sederhana, kenaikan upah tersebut memang lebih tinggi dibandingkan angka inflasi. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah kenaikan gaji benar-benar membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera?
Coba tanyakan kepada ibu-ibu rumah tangga di pasar atau para pekerja yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah kenaikan upah tersebut benar-benar membuat dapur mereka lebih lega? Kenyataannya, angka statistik tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat secara langsung.
Inflasi dihitung berdasarkan berbagai kelompok barang dan jasa. Namun, bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, kebutuhan pangan menjadi persoalan paling nyata. Harga beras, cabai, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya sangat menentukan kemampuan keluarga dalam mengatur pengeluaran sehari-hari.
Pada akhir Oktober lalu, harga cabai rawit merah di Banten berada di kisaran Rp72 ribu per kilogram, beras premium sekitar Rp14.900 per kilogram, dan daging sapi mencapai sekitar Rp144 ribu per kilogram. Harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi membuat masyarakat harus semakin cermat mengatur pengeluaran.
Persoalan lainnya adalah kenaikan UMP tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut terutama berdampak pada pekerja formal yang menerima upah berdasarkan ketentuan minimum. Sementara itu, pedagang kecil, buruh harian, pengemudi ojek, dan pekerja sektor informal tidak otomatis memperoleh kenaikan penghasilan ketika keputusan gubernur diterbitkan.
Di Provinsi Banten sendiri, kesenjangan upah antardaerah juga menjadi perhatian. UMK Kota Cilegon mencapai sekitar Rp5,47 juta, sedangkan Kabupaten Pandeglang berada di kisaran Rp3,36 juta. Namun, perbedaan besaran upah tersebut tidak serta-merta membuat harga kebutuhan pokok di setiap daerah berbeda secara signifikan.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur dari besarnya angka kenaikan upah. Ada persoalan daya beli, ketimpangan pendapatan, serta ketidakpastian penghasilan yang harus menjadi perhatian bersama.
Upah mungkin naik sekali dalam setahun, tetapi harga kebutuhan hidup dapat berubah hampir setiap pekan. Kenaikan yang diumumkan pemerintah belum tentu langsung memberikan ruang bernapas bagi keluarga pekerja.
Banyak keluarga akhirnya memilih berbagai cara untuk bertahan. Mulai dari mengurangi lauk-pauk, membeli beras dengan kualitas lebih murah, mencari pekerjaan sampingan, hingga terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan sampai akhir bulan.
Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa kesejahteraan tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi maupun persentase kenaikan upah. Kebijakan ekonomi seharusnya mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat rumah tangga.
Pemerintah perlu memastikan stabilitas harga pangan, memperkuat perlindungan pekerja informal, serta mengawasi penerapan upah minimum agar tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas.
Pada akhirnya, inflasi 3 persen dan kenaikan upah 6 persen mungkin terlihat menenangkan dalam laporan statistik. Namun, keberhasilan kebijakan ekonomi seharusnya juga diukur dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok tanpa harus mengorbankan kebutuhan lainnya.
Selama para ibu rumah tangga di Banten masih harus menghitung ulang uang belanja setiap kali pergi ke pasar, pertanyaan tentang kesejahteraan masih relevan untuk diajukan.
Sebab, kenaikan gaji boleh terlihat besar di atas kertas, tetapi kesejahteraan sejati harus benar-benar terasa di meja makan dan di dapur setiap keluarga.(Red/Agi).
