-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

iklan

Iklan

Indeks Berita

Presiden Prabowo Ingin Negara Berkembang Ikut Dilibatkan Perkembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen

Kamis, 19 November 2026 | 23:34 WIB Last Updated 2026-11-19T16:34:43Z

 


Jakarta, 19 November 2026 REALITANEWS.CO.ID  – Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar negara-negara berkembang khususnya di kawasan Asia-Pasifik turut dilibatkan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dengan begitu, negara-negara berkembang tidak hanya menjadi konsumen atau pengguna AI yang dikembangkan oleh negara-negara maju.


Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang berlangsung di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (19/11).


“Kawasan Asia-Pasifik harus menjadi pelopor dunia dalam pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (AI),” kata Prabowo, di hadapan para pemimpin-pemimpin dunia.


“Namun, negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Kita harus memiliki akses terhadap AI, keterampilan dan penelitian, serta kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan arah perkembangannya di masa depan,” imbuhnya. 


Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (AI) harus diiringi dengan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak boleh memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.


“Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara negara kaya dan negara miskin,” tegasnya.


Dalam pertemuan tingkat tinggi bersejarah yang yang menghadirkan tiga pemimpin negara besar dunia, yakni Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Indonesia tegas menyerukan pentingnya komunitas Asia-Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama.


Seruan Presiden Prabowo juga sejalan dengan tema KTT APEC ke-33 ini yaitu "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together". Indonesia pun menyatakan kesiapannya dalam menyambut baik prioritas tahun ini yang mengedepankan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.


Dalam prinsip keterbukaan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa setiap hubungan kerja sama dan perdagangan di kawasan harus bersifat terbuka serta menjadi jembatan yang semakin mempererat persahabatan dan memupuk perdamaian.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang menjamin kepastian aturan serta memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh negara.


“Kita membutuhkan sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfungsi secara efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketanya,” katanya.


Presiden juga menegaskan bahwa keterbukaan dalam perdagangan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan, agar kerja sama antarnegara tidak justru menciptakan ketergantungan.


“Namun, keterbukaan juga harus disertai keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan,” tegas Presiden.


Lebih lanjut, Presiden juga mempertegas posisi Indonesia yang menganggap satu musuh terlalu banyak dan seribu teman terlalu sedikit.


Oleh karena itu, ia juga menyerukan penguatan kerja sama melalui peningkatan berbagi teknologi, investasi, dan kemitraan nyata dengan negara-negara Global South, termasuk negara-negara berkembang di kawasan Asia-Pasifik maupun kawasan lainnya.


“Di Shenzhen, kita telah membawa agenda pembangunan hingga tahun 2035. Kami menyerukan peningkatan berbagi teknologi, investasi, serta kemitraan nyata dengan negara-negara Global South. Kerja sama bukanlah bentuk amal, melainkan jalan menuju kemakmuran bersama,” tegas Presiden Prabowo.


(Red/dian)