 |
| Foto : satuan pengamanan (satpam) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) |
Selasa, 3 Juni 2025.
KABUPATEN TANGERANG - Ironis dan terdengar miris, jika kita berkaca dengan perbedaan Anggaran untuk pengamanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang yang masuk kedalam satuan kerja (Satker) Sekretariat Daerah (Setda) mencapai Rp.3,729,600,000.
Meski penyedia layanan Outsourcing PT Putra Aidil Karya Abadi yang ditunjuk sebagai penyedia jasa keamanan hanya boleh mengambil keuntungan maksimal 10 persen dari anggaran tersebut (03/06/2025)
"Lihat kondisi mereka para satuan pengamanan (satpam) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) masih jauh dari sejahtera. "Para satpam disini hanya menerima honor sebesar Rp.1,9 juta per bulan, angka yang sangat tidak layak jika dibandingkan dengan biaya hidup di wilayah Kabupaten Tangerang yang saat ini terus meningkat," jelas Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif LSM BP2A2N Banten
Dirinya, juga mengatakan, tidak hanya itu, mereka juga hanya mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan tanpa akses terhadap BPJS Kesehatan,"tegasnya
Bahkan dari sejumlah satpam yang enggan disebutkan namanya telah bekerja selama 8 Tahun yang mengadukan keluh kesahnya kepada saya. Ini sangat ironis dan memprihatinkan.
"Kami bekerja setiap hari menjaga keamanan kantor dan lingkungan Pemda. Sudah 8 tahun saya di sini, tetapi gaji kami tetap Rp.1,9 juta, tanpa kenaikan sama sekali. Padahal, harga kebutuhan pokok semakin mahal," ujarnya menyampaikan
Fakta ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang 2025 yang telah menembus lebih dari Rp.4 juta. Perbedaan mencolok ini memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen Pemda dalam memastikan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungannya,"ungkap Suhud
Mereka para satpam tidak menuntut kenaikan gaji yang berlebihan. Mereka hanya berharap ada perhatian dan keadilan dari Pemda Kabupaten Tangerang terkait standar upah serta jaminan kesejahteraan karena mereka bekerja demi keamanan kantor Pemerintahan, tetapi seolah tidak dianggap,"terang Suhud dengan nada pilu
Situasi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemda Kabupaten Tangerang, agar segera mengevaluasi dan meningkatkan kesejahteraan para satpam yang selama ini berkontribusi dalam menjaga fasilitas publik. Dan satu hal yang perlu digaris bawahi tentang Transparansi terkait status pekerjaan dan kebijakan penggajian sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih adil dan manusiawi bagi para pekerja keamanan," pungkas Ahmad Suhud penuh harap
(Red/Yanto)
