Realitanews.co.id | Tangerang, Banten — Sejumlah warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mempertanyakan penyaluran bantuan beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Keluhan tersebut mencuat pada Jumat (21/8/2026), setelah warga menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi penerima bantuan dengan masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.
Dan masih banyak lansia, janda,tidak mendapatkan bantuan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah adanya dugaan bahwa sebagian warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara sejumlah masyarakat kurang mampu mengaku belum mendapatkan bantuan beras.
Di sisi lain, berdasarkan pantauan dan informasi yang disampaikan warga, stok beras bantuan disebut masih menumpuk di aula Desa Cikande hingga memenuhi sebagian ruangan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, serta penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
Seorang aktivis sosial, Zane Febrian, turut menyampaikan keprihatinannya setelah melakukan kontrol sosial di wilayah Desa Cikande. Menurut Zane, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
«“Di wilayah kami masih banyak warga yang kondisi ekonominya sulit, tetapi justru tidak mendapatkan bantuan. Sementara ada warga yang secara kondisi ekonomi dinilai cukup mampu malah mendapatkan bantuan. Ini yang harus diperiksa kembali,” ujar Zane.»
Zane juga menyoroti adanya dugaan sejumlah barcode bantuan yang diwakilkan kepada saudara maupun tetangga. Menurutnya, mekanisme perwakilan semestinya dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan baru serta tidak merugikan masyarakat yang memang berhak.
Ia meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai persoalan administrasi, tetapi menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bantuan di tingkat desa.
Menurut Zane, data masyarakat penerima bantuan seharusnya terus diperbarui berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga data penerima bantuan juga perlu diverifikasi secara berkala.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Pemerintah harus hadir untuk masyarakat yang kesulitan. Kalau ada warga yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara warga miskin tidak mendapatkannya, tentu harus dipertanyakan dan diperbaiki,” tegasnya.
Minta Pemerintah Turun Melakukan Pengecekan
Zane berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat Desa Cikande. Ia secara khusus meminta, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., serta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah agar dapat melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan program bantuan sosial berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
“Harapan saya pemerintah bisa turun mengecek kembali. Amanah bantuan untuk masyarakat harus benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Jangan sampai orang yang tidak mampu malah tidak mendapatkan haknya,” kata Zane.
Ia juga mendorong adanya transparansi mengenai jumlah bantuan yang diterima desa, daftar penerima manfaat, mekanisme pengambilan, serta prosedur apabila penerima berhalangan hadir.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Warga Minta Data Penerima Diverifikasi Ulang
Keluhan mengenai bantuan sosial bukan semata persoalan jumlah beras yang diterima masyarakat. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut akurasi data dan keadilan dalam pelayanan publik.
Masyarakat berharap pemerintah desa bersama instansi terkait dapat membuka ruang klarifikasi dan melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan. Warga yang merasa belum mendapatkan bantuan namun memenuhi kriteria juga diharapkan dapat menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi.
Di sisi lain, setiap dugaan ketidaktepatan penyaluran perlu terlebih dahulu diverifikasi berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terjadi kesimpulan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu.
Zane menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kami bukan mencari kesalahan siapa pun. Kami hanya ingin bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau memang datanya sudah benar, silakan dijelaskan secara terbuka. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari diperbaiki bersama,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaktepatan sasaran tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Pemerintah Desa Cikande dan instansi terkait. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai terdapat penjelasan dan verifikasi resmi mengenai mekanisme penyaluran bantuan beras tersebut.
Narasumber : Mewakilkan Keluhan Masyarakat, Zane Febrian.
