Realitanews.co.id | Kabupaten Tangerang — Proyek pembangunan turap untuk saluran aliran air di wilayah RT 06, Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menjadi sorotan dalam kegiatan kontrol sosial yang dilakukan Aliansi Peduli Banten (APB), Rabu, 26 Agustus 2026.
Zane, selaku perwakilan Aliansi Peduli Banten sekaligus putra daerah, menemukan sejumlah hal di lokasi pekerjaan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Salah satunya adalah tidak terlihatnya papan informasi proyek yang memuat keterangan pekerjaan maupun informasi anggaran sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Menurut Zane, keberadaan papan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume, pelaksana, serta waktu pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Kalau proyek menggunakan anggaran negara atau daerah, masyarakat berhak mengetahui informasi pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya proyek ini milik siapa, berapa anggarannya, dan siapa pelaksananya,” ujar Zane saat melakukan kontrol sosial di lokasi.
Selain persoalan keterbukaan informasi, Zane juga menyoroti penempatan material pekerjaan berupa semen, pasir, dan batu yang disebut berada di area garapan sawah milik warga. Kondisi tersebut dinilai perlu diperhatikan karena lokasi penyimpanan material seharusnya dikelola dengan baik agar tidak mengganggu lahan masyarakat maupun aktivitas warga sekitar.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Zane menduga komposisi adukan semen yang digunakan di lapangan perlu diperiksa lebih lanjut karena terlihat seperti kurang semen. Dugaan tersebut, menurutnya, tidak boleh dianggap sepele mengingat fungsi turap berada di kawasan yang rawan terdampak genangan, banjir, bahkan longsor ketika hujan deras.
“Kita bukan mencari-cari kesalahan. Kita justru ingin pekerjaan ini benar-benar kuat dan bermanfaat untuk masyarakat. Kalau lokasinya rawan banjir dan longsor, konstruksinya harus dikerjakan dengan benar dan diperkuat sesuai spesifikasi,” tegasnya.
Zane juga mengingatkan adanya pekerjaan turap sebelumnya di wilayah tersebut yang menurut informasi warga pernah mengalami kerusakan dan longsor kembali tidak lama setelah pekerjaan selesai. Karena itu, ia meminta agar kondisi pekerjaan turap yang lama maupun yang mengalami kerusakan dapat diperiksa secara langsung di lapangan.
Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar pekerjaan turap yang sedang berjalan tidak mengulangi persoalan yang sama.
Soroti Metode Pekerjaan di Lokasi
Hal lain yang menjadi perhatian Aliansi Peduli Banten adalah kondisi air yang masih tergenang di area pekerjaan. Zane mempertanyakan mengapa air di lokasi tidak terlebih dahulu dikeringkan atau dikuras sebelum proses pemasangan batu kali dan adukan dilakukan.
Ia menilai, apabila pekerjaan konstruksi dilakukan pada kondisi air masih menggenangi area pemasangan, kualitas adukan dan daya ikat konstruksi perlu dipastikan agar tidak menurunkan kekuatan bangunan.
“Kalau memang ada genangan, menurut kami harus ditangani terlebih dahulu. Airnya bisa dikuras dengan mesin sesuai kebutuhan pekerjaan, sehingga proses pemasangan batu kali dan adukan bisa dilakukan pada kondisi yang lebih baik. Ini penting karena turap tersebut nantinya berfungsi menahan aliran air,” jelas Zane.
Ia menambahkan, persoalan teknis seperti komposisi material, ketebalan dan kekuatan konstruksi, kondisi dasar bangunan, hingga metode pemasangan seharusnya mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pekerjaan.
Pelaksana atau Pengawas Tidak Terlihat di Lokasi
Dalam kegiatan kontrol sosial tersebut, Zane juga mengaku tidak menemukan pihak pelaksana maupun pengawas pekerjaan berada di lokasi saat dirinya melakukan pemantauan.
Ketika mencoba meminta penjelasan kepada pekerja yang berada di lokasi, Zane menyebut tidak mendapatkan jawaban terkait pihak pelaksana maupun pengawas proyek.
Kondisi itu menurutnya semakin menimbulkan pertanyaan publik mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.
“Kami datang untuk melakukan kontrol sosial dan meminta informasi secara baik-baik. Tetapi ketika dikonfirmasi, tukang di lokasi justru tidak memberikan jawaban. Kami berharap pihak pelaksana maupun pengawas dapat terbuka kepada masyarakat,” katanya.
APB Minta Pemkab dan Instansi Terkait Turun Mengecek
Aliansi Peduli Banten meminta pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait tidak hanya melihat hasil pekerjaan secara kasat mata, tetapi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan dapat meliputi papan informasi proyek, sumber dan nilai anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, komposisi adukan, metode pelaksanaan, hingga kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan.
Zane menegaskan bahwa kontrol sosial yang dilakukan pihaknya bukan bertujuan menghambat pembangunan. Sebaliknya, pengawasan masyarakat diperlukan agar setiap pembangunan yang menggunakan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Harapan kami sederhana. Tolong pekerjaan yang berada di titik rawan banjir dan longsor benar-benar diperkuat dan dikerjakan sesuai aturan. Jangan sampai baru selesai dibangun, kemudian ketika hujan deras turap kembali rusak atau longsor. Masyarakat yang akhirnya menerima dampaknya,” ungkapnya.
Ia juga berharap pemerintah dapat segera melakukan pengecekan terhadap lokasi, khususnya pada titik-titik yang pernah mengalami longsor, sehingga pembangunan turap kali ini tidak sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan konstruksi.
Dorong Transparansi dan Kualitas Pembangunan
Zane menilai transparansi merupakan bagian penting dalam setiap pembangunan yang bersumber dari anggaran publik. Menurutnya, masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan informasi dasar mengenai proyek yang berada di lingkungan mereka.
“Kalau semua dikerjakan secara terbuka, sesuai spesifikasi, dan diawasi dengan baik, masyarakat tentu akan mendukung. Kami juga ingin pembangunan di wilayah Desa Cikande benar-benar bagus dan bertahan lama,” tuturnya.
Aliansi Peduli Banten selanjutnya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pekerjaan tersebut. Jika ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi atau dokumen anggaran, pihaknya menyatakan akan meminta penjelasan kepada instansi yang berwenang.
Catatan: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan hasil temuan dan pernyataan pihak Aliansi Peduli Banten saat melakukan kontrol sosial. Untuk memastikan kebenaran mengenai anggaran, spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan, serta pihak pelaksana, diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang maupun pihak pelaksana proyek.
Sumber : (APB) Aliansi Peduli Banten Zane .
Editor :
