JAKARTA, REALITANEWS.CO.ID — Menanggapi kabar pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum (Kemenkum), Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menilai langkah tersebut justru memperkuat keabsahan kepengurusan FFI saat ini.
Menurut Michael, dari jawaban resmi Kemenkum terhadap surat Pimpinan
PSSI yang mengajukan pergantian Ketua Umum, ditegaskan bahwa proses tersebut hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024, dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” ujar Michael dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Michael berpandangan, jika pergantian kepemimpinan dapat dilakukan dengan mudah, semestinya Kemenkum langsung mengabulkan permohonan yang diajukan dalam surat Pimpinan PSSI tersebut. Penegasan pentingnya KLB oleh Kemenkum, lanjutnya, menunjukkan bahwa ada mekanisme dan aturan hukum yang harus dipatuhi semua pihak.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambahnya.
Soroti Dasar Pemblokiran dan Tempuh Jalur Hukum
Terkait pemblokiran akses perkumpulan, Michael merujuk pada ketentuan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8. Dalam aturan tersebut, pemblokiran dapat dilakukan atas dua dasar, yakni adanya bukti pendaftaran gugatan sengketa atau adanya permintaan dari instansi pemerintah/penegak hukum.
“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi,” jelas Michael.
Sebagai langkah lanjutan, jajaran Pengurus FFI yang sah menyatakan telah melayangkan Surat Keberatan serta laporan resmi ke Komite Etik PSSI. FFI menilai Pimpinan PSSI telah melanggar statuta karena mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di tubuh FFI secara sepihak tanpa dasar hukum.
“Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke Badan Arbitrase
Keolahragaan Indonesia (BAKI) hingga ke Court of Arbitration for Sport (CAS) di bawah FIFA,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Michael memastikan pihaknya akan terus mengawal proses ini secara paralel, baik melalui jalur administrasi hukum di Kemenkum maupun penegakan aturan di internal sepak bola nasional.
“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindak lanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.(Asep Ikhsan Taufik)
